Pada 25 Januari 2017, BINUS University mengadakan temu diskusi bersama Prof. T. Basaruddin, Drs, M.Sc, PhD selaku Direktur Eksekutif Badan Akreditas Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT). Dalam acara inimengundang universitas-universitas anggota NUNI dan beberapa yang hadir adalahadalah Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Soegijapranata, Universitas Diponegoro, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Kristen Petra, Universitas Surabaya, Universitas Muhamadyah Malang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Brawijaya dan Universitas Udayana. Dalam diskusi tersebut ada beberapa ada beberapa point yang dibahas, diantaranya adalah :

  • Kondisi Universitas di Indonesia saat ini, dimana kurang dari kurang lebih 4000 universitas di Indonesia, baru 1180 universitas yang terakreditasi. Harapannya pada bulan Mei 2018 seluruh universitas di Indonesia telah terkareditas sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  • Salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah jumlah perguruan tinggi dan program studi yang sangat besar dengan sebaran geografis yang sangat luas sehingga berpengaruh terhadap anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan saat dibutuhkan visitasi. Selain itu, isu budaya masyarakat yang hanya berorientasi ke ijazah menyebabkan banyak perguruan tinggi yang tidak mengedepankan mutu. Disis lain sudah bukan rahasia lagi bahwa instrument penilaian yang digunakan untuk akreditasi, masih didominasi oleh komponen input dan resources (mekanistik, adminstratif). Tidak hanya itu kompetensi dan integritas asesor (akurasi, objektivitas, akuntabilitas) pun masih terus muncul.
  • Rencana pengembangan Sistem Akreditasi Nasional ini bertujuan untuk mengoptimalkan kepuasan stakeholders melalui pemberian sertifikasi dan akreditasi
  • Untuk dapat mengatasi isu instrumen yang belum memfasilitasi keberagaman program studi dan universitas, maka akan dilakukan penyempurnaan asesmen yang berfokus pada output dan outcomes serta pada apa yang telah dicapai oleh universitas, bukan hanya pendataan ketersediaan sumber daya.
  • Untuk mengatasi isu kualitas asesor yang ada, maka langkah pertama adalah untuk memperbaiki prasyarat asesor yang berfokus pada kompetensi dan integritas. Kompetensi terkait dengan pemahaman quality assurance, HE management, subject matter (APS). Ke depan, akan dikembangkan performance assessment dimana kinerja asesor dinilai oleh pimpinan perguruan tinggi
  • Upaya pembenahan sistem akreditasi nasional ini bukan hanya tugas pemerintah, namun dibutuhkan dukungan dan kontribusi dari perguruan tinggi juga, salah satunya adalah untuk dapat: membangun SPMI yang efektif; Menjadi mitra BAN PT dalam memantau mutu proses akreditasi; Universitas terakreditasi A sebagai role model.

Harapannya adalah dengan adanya kegiatan seperti maka dapat memperkaya pengetahuan universitas-universitas yang tergabung di dalam NUNI dan dapat menjadi contoh bagi universitas lainnya agar dapat melakukan kegiatan serupa. Kegiatan ini menunjukkan bahwa NUNI adalah konsosrsium yang dapat bermanfaat bagi seluruh anggotanya dan sangat mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia.