PADANG – Setelah prosesi pelantikan penggurus pada Bulan November 2011, di Hotel Sahid Jakarta, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), menggelar Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) untuk kali pertama, di Andalusia Conference Room, Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, Jl. Raya Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat, pada Jum’at (10/2) dan ditutup pada Sabtu (11/2). Peserta yang hadir antara lain, pengurus APTISI Periode 2011 – 2015, Pengurus Harian, Wakil divisi APTISI Pusat, serta para ketua APTISI wilayah.

RPPP menengahkan beberapa agenda inti, yang pertama laporan dari Pengurus APTISI wilayah, kedua menetapkan program kerja keputusan MUNAS ke-4 di Jakarta, dan yang terakhir membahas isu-isu strategis. Penyelenggaraan RPPP yang dibuka langsung oleh Ketua Umum APTISI, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., mengusung tema “Penguatan Peran APTISI dalam peningkatan SDM unggul dan terciptanya 1.000.000 Wirausahawan Baru.” Penetapan RPPP setidaknya memiliki dua alasan utama, pertama APTISI sangat menyadari persaingan global diberbagai diberbagai bidang. Salah satu tantangan global tersebut adalah persaingan ekonomi perdagangan yang sangat kompetitif baik ditingkat ASIA dan dunia. Persaingan ini tidaklah mungkin dapat dihindari oleh bangsa Indonesia sebagai warga dunia, melainkan harus disikapi dengan bijak yang salah satu caranya dengan meningkatkan kwalitas daya saing bangsa melalui peningkatan kwalitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Kedua, APTISI dan bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya sangat minimnya jumlah wirausahawan Indonesia. Hingga sekarang tercatat hanya 0.8 persen dari wirausahaan 237.556.363 jumlah pendudukIndonesia. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia, seperti Malaysia (2,1 %), Singapura (4,2 %), Thailand (4,1 %) dan Korea (4 %). Kenyataan tersebut sungguh sangat mengkhawatirkan mengingat bangsa Indonesia harus menghadapi persaingan luar biasa dari negara maju, sedangkan jumlah wirausahaan Indonesia sangat minim. Dari permasalahan inilah, RPPP pertama APTISI pusat bersama APTISI wilayah bersama-sama secara sinergis akan membahas agenda-agenda penting tersebut. Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., yang juga sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia dalam sambutannya menyampaikan, hadirnya APTISI sebagai wadah yang mengakomodir dan menaungi perguruan tinggi swasta di Indonesia tentunya memberikan warna tersendiri dalam dinamika pendidikan nasional. Berbagai kiprah dan kontribusi dalam mengawal perguruan tinggi swasta agar tetap pada konsistensi pembangunan bangsa menuju ke arah yang lebih baik, juga terus diperankan oleh organisasi ini. Setidaknya hal tersebut ditunjukkan melalui respon positif terkait isu – isu nasional, baik yang menyangkut langsung kepentingan perguruan tinggi swasta, maupun dalam konteks lainnya yang lebih luas. Hal ini dilakukan tidak lain sebagai upaya dalam mendukung pencerdasan rakyat, khusunya dalam konteks pendidikan tinggi. Selain itu, peran yang di tunjukkan oleh APTISI juga tidak hanya mengkaji pengembangan universitas, tetapi juga berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Hal ini tentunya juga sebagai upaya menghapus kritik yang menyebut PTS sebagai “menara gading”, yang lepas dari persoalan kehidupan masyarakat. Namun demikian, tidak berarti APTISI hanya berkutat dengan persoalan itu saja, melainkan juga terlibat dan ikut memikirkan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kebangsaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan ke depan ialah setiap PTS saling bersinergi dalam pengembangan ilmu maupun pengalaman manajemennya. PTS harus lebih banyak mendengarkan masukan dari masyarakat dan menyampaikan berbagai pandangan ke pemerintah untuk mendorong perbaikan mutu PTS ditanah air. Hadir, diantaranya sebagai pembicara, deawan penasehat APTISI, Prof. Dr. Ir. Suharyadi, MS. dan Direktur utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP-RRI), Dra Rosarita Niken Widiastuti, M.S.i. APTISI Sikapi Masalah Nasional Menyikapi Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 152/E/T/ 2012, tanggal 27 Januari 2012, perihal publikasi karya ilmiah, APTISI memberikan respon dan tanggapannya. Pertama, APTISI memahami niat dan tujuan baik Dirjen DIKTI, yakni agar kualitas lulusan sarjana, magister dan doktor meningkat, terutama terkait dengan peningkatan jumlah karya ilmiah. Ini mengingat jumlah karya ilmiah yang dihasilkan masih sangat terbatas. Selain itu juga sudah seharusnya mahasiswa didorong untuk mengembangkan sikap inovatif. Kedua, APTISI Menolak ketentuan publikasi karya ilmiah yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI tersebut harus tidak menjadi syarat kelulusan bagi lulusan program sarjana,magister,dan doktor (sesuai dengan penjelasan Dirjen DIKTI dalam menanggapi sikap APTISI pada Rapat Pengurus Pusat Pleno /RPPP di Padang, tanggal 10 Februari 2012). Namun demikian APTISI secara internal mendorong lulusan khususnya Program Pasca Sarjana dan doktor untuk menulis karya ilmia pada jurnal baik nasional maupun internasional. Sementara itu menyikapi RUU PT, APTISI meminta agar RUU PT dapat mengatur secara substansif peningkatan mutu dan daya saing Perguruan Tinggi. RUU PT juga harus menjadi regulasi penyelenggaraan pendidikan tinggi baik PTN maupun PTS secara proposional dalam hak dan kewajiban. Dalam RUU PT, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan PT bagi setiap WNI. RUU PT harus tetap memmberikan otonomi yang luas terhadap PTS, dan tidak membuka peluang untuk intervensi pemerintah yang luas. RUUPT juga hendaknya memberikan dasar untuk terbentuknya Badan Akreditasi Nasional Mandiri selain BANPT yang sudah ada. Selain itu, APTISI bertekad meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam menciptakan wirausahawan baru sesuai dengan program. Oleh karena itu, APTISI akan mendorong semua PTS untuk menggerakan pendidikan dan pelatihan entrepreneurship kepada mahasiswa agar menjadi wirausahawan baru Indonesia pada lima tahun ke depan. Untuk itu dalam Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPPP) pertama atau rapat kerja pengurus APTISI 2011-2015 di kota Padang tanggal 10-11 Februari 2012 Mendeklarasikan 1.000.000 Wirausahawan Baru.